Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR 2016)


Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UKMK mencakup:

  1. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
  2. Pengembangan kewirausahan
  3. Peningkatan pasar produk UKMK
  4. Reformasi regulasi UKMK

 

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UKMK melalui kredit usaha rakyat (kur). KUR adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UKMK) yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan, sasaran program kur adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya.harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, bpr dan sebagainya.dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UKMK (usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi).sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh kur adalah semua sektor usaha produktif.

 

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program kur adalah sebagai berikut:

  • Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UKMK)
  • Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada lembaga keuangan
  • Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

Dalam pelaksanaan program kur, terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu : pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, lembaga penjaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan, dan perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada umkm & koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing. Mengacu pada landasan hukum kur tersebut di atas, skema program kur memiliki perbedaan baik dibandingkan dengan program pemberdayaan/bantuan kepada masyarakat maupun dengan skema kredit program lain yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah. Kredit usaha rakyat (kur) merupakan kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yang dibiayai sepenuhnya dari dana perbankan, diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (umkm-k) baru dengan plafon kredit maksimal rp. 500 juta. Usaha yang dibiayai merupakan usaha produktif yang feasible namun belum bankable. Suku bunga ditetapkan maksimal 24% efektif per tahun untuk plafon kredit s.d rp 5 juta dan maksimal 16% efektif per tahun untuk plafon kredit diatas rp 5 – 500 juta.

Penyaluran kredit perbankan ke usaha kecil di provinsi banten pada kuartal i/2016 melonjak 50,17% menjadi Rp 8,77 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika dibandingkan dengan kuartal i/2015, pertumbuhan kredit usaha kecil hanya mencatatkan pertumbuhan 10,34% dari kuartal I/ 2014.

 

Berdasarkan data indikator Banten yang dirilis Bank Indonesia, komposisi kredit UMKM mayoritas disalurkan ke usaha menengah dengan nilai Rp18,25 triliun, disusul oleh kredit ke usaha kecil Rp 8,77 triliun, dan kredit ke usaha mikro rp3,61 triliun pada periode yang sama.

Kenaikan kredit umkm lebih banyak disumbang oleh penyaluran kredit usaha rakyat [kur]. Tapi, hingga saat ini, kontribusi kur di banten masih sekitar 2,4%,"

Jika dirinci, hanya pertumbuhan kredit usaha menengah yang mengalami perlambatan 4,28%. Padahal, pada kuartal i/2015, pertumbuhan kredit usaha menengah mencapai 15,74%.

 

Kendati melambat, porsi kredit ke usaha menengah masih mendominasi mencapai 59,48% dari total kredit UMKM yang disalurkan sepanjang Januari-Maret 2016.

 

Pada saat yang sama, pangsa kredit umkm di banten mencatatkan tren kenaikan sebesar 12,95% pada kuartal i/2016 dari total pinjaman perbankan senilai Rp 236,83 triliun. Pada kuartal i/2015, pangsa pasar kredit UMKM mencapai 12,7%.

 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama kemitraan dengan sejumlah pusat perbelanjaan sehingga mampu meningkatkan pangsa pasar dan daya saing umkm.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pada tanggal 22 maret 2016 lalu yang merupakan kegiatan rakor  percepatan pelaksanaan program kur di provinsi banten. Pemerintah provinsi banten perlu menindaklanjuti dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan program KUR selama tahun 2016.

Evaluasi program kur tentunya merupakan rencana perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk dapat ditingkatkan baik pelaksanaannya serta dapat dicari bersama solusi dalam mengatasi hambatan dan permasalahan program kur di provinsi banten. Serta dapat melakukan langkah-langkah lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya di tahun 2017.

 

 


Tentang Kami


Statistik Kunjungan