• Sunday, 17 December 2017
  • Rapat Koordinasi Kebijakan Penempatan Tenagakerja Melalui Program Antar Kerja Daerah (AKAD) tahun 2016


    Serang- Mei 2016 , yang di buka Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Dr.Mahdani,SE,ST,M.Si,MM dengan mengadirkan beberapa narasumber antara lain: Asisten Deputi Ketenagakerjaan, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementrian Tenaga Kerja RI, Bappeda Provinsi Banten serta narasumber perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten dengan melibatkan peserta  dari SKPD Provinsi Dan  Kabupaten / Kota serta tamu undangan lainnya.

    Dalam Kata Sambutannya Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi BantenIr. Dr.Mahdani,SE,ST,M.Si,MM memberikan arahan sebagai berikut :

    Provinsi banten memiliki angkatan kerja dalam jumlah yang sangat besar. Saat ini lebih dari 50% dari penduduk provinsi banten berada pada usia produktif sebagai angkatan kerja. Meski dengan kuantitas besar, namun angkatan kerja ini memiliki profil umum berpendidikan rendah, kurang terampil serta tersebar sangat luas dalam karakteristik perkotaan – pedesaan, pesisir – non pesisir serta tersebar hingga ke daerah terpencil.

    Strategi pengembangan ekonomi perlu diperbaiki agar pada akhirnya mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Di sisi lain penyediaan tenaga kerja harus mampu mendekati kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang. Untuk ini maka diperlukan sebuah strategi ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah strategi penempatan tenaga kerja, yang lebih optimal.

    Saat ini terdapat beberapa tantangan besar yang kita hadapi di sektor ketenagakerjaan. Salah satu diantaranya adalah Asean Economic Community (AEC) yang berlaku mulai tahun 2015. AEC menimbulkan konsekuensi, selain lebih bebasnya arus lalu lintas barang, jasa, dan investasi di antara negara-negara asean, juga berdampak pada masuknya tenaga kerja terampil asean ke indonesia, bersaing dengan tenaga kerja lokal.

    Sementara itu dari profil sumber daya manusia, kita ketahui bahwa kompetensi tenaga kerja kita sudah mulai meningkat kualitasnya, ditambah lagi tingkat daya saing indonesia yang masih perlu diperbaiki walaupun sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2013-2014.

    Salah satu upaya yang dapat mengatasi permasalahan pengangguran sekaligus antisipasi mengalirnya tenaga kerja asing di era pasar bebas adalah dengan menggiatkan kembali fungsi-fungsi pelayanan penempatan dalam sistem antar kerja, seperti pengelolaan informasi pasar kerja, bursa kerja, job canvassing, job counselling, analisis jabatan melalui pemberdayaan peran pengantar kerja dan pelatihan kepada para pengantar kerja, selain melalui pemanduan padat karya, wirausaha, terapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan penyandang cacat.

    Untuk penempatan tenaga kerja secara tidak langsung (melalui perantaraan lembaga penempatan) maka pelayanan yang disediakan adalah:

    • perizinan dan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (lptks) untuk penempatan tenaga kerja dalam negeri,

    • perizinan dan pembinaan pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (pptkis) untuk penempatan tenaga kerja luar negeri, dan

    • perizinan penggunaan tenaga kerja asing (tka) bagi perusahaan pengguna tka.

    Pengaturan prosedur penempatan secara tidak langsung ini bertujuan menjamin dipenuhinya hak-hak pencari kerja dalam melaksanakan pekerjaan di perusahaan yang dituju secara legal dan melindungi tenaga kerja lokal dari serbuan tenaga kerja asing yang ingin bekerja di indonesia.

     


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan