RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)PROVINSI BANTEN TAHUN 2016



Dalam rangka perluasan akses pembiayaan kepada UMKM, pemerintah mengeluarkan kredit program. Salah satu kredit program prioritas pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sesuai dengan arahan Rapat terbatas Kabinet tanggal 26 Juni 2015, maka suku bunga KUR tahun 2015 ditetapkan sebesar 12%, pemerintah memberikan fasilitas berupa subsidi bunga. Pada tahun 2016, suku bunga KUR menjadi 9% efektif per tahun.


Menurut Amanat Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 581/6871/Sj, Tentang Kredit Usaha Rakyat, salah satu bentuk upaya kongkrit menjalankan regulasi diatas maka Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Banten  melaksanakan kegiatan berupa Rapat Koordinasi yang dilakukan secara periodik dengan maksud untuk melakukan evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan KUR di daerah.  Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 yang menghadirkan Narasumber dari berbagai pihak antara lain Asisten Deputi Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Menko Perekonomian Direktur Sistem Manajemen Investasi, dan Kementrian Keuangan.
Seperti dalam sambutan Ir.Hj. Eneng Nurcahyati Plt. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten menyampaikan KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR tersebut akan diteruskan kepada end user atau pelaku usaha mikro kecil dan Menengah yang dianggap telah memenuhi persyaratan,  Bukan hanya itu KUR mendorong UMKM agar tetap bisa mendapatkan modal kerja murah.


Ir.Hj. Eneng Nurcahyati menjelaskan Pada tanggal 28 Desember 2015 Tahun lalu, Komite Kebijakan telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan kesimpulan Suku bunga KUR Mikro, KUR Ritel dan KUR Penempatan TKI sebesar 9% efektif per tahun. Suku bunga tersebut berlaku untuk kredit/pembiayaan baru yang akad kreditnya sejak hari kerja pertama tahun 2016 dengan Target penyaluran KUR tahun 2016 adalah sebesar Rp 100 triliun – Rp 120 triliun.


Menurut Ir.Hj. Eneng Nurcahyati Penggabungan eks.Kredit program (KKPE) dengan plafon sampai dengan Rp 25 Juta ke dalam KUR Mikro; plafon diatas Rp 25 juta – Rp 500 juta ke dalam KUR Ritel; dan plafon diatas Rp 500 juta akan diatur lebih lanjut dalam skema khusus, Karena Penetapan penyalur dan penjamin KUR dilakukan oleh OJK (dengan indikator tingkat kesehatan bank), serta oleh Kementerian Keuangan (dengan indikator kerjasama dengan Perusahaan Penjamin/Penyalur dan Kesiapan online sistem dengan SIKP).

Sebagai tindak lanjut Rakor tersebut, maka telah disusun Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko No. 8/2015.
Dalam sambutannya Ir.Hj. Eneng Nurcahyati juga menyampaikan bahwa “Dengan adanya KUR bertujuan untuk Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif, Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan Menengah, dan Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja”.(Adv)

 


Tentang Kami


Statistik Kunjungan