RAPAT KEBIJAKAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016



Pasar kerja di Indonesia sebagaimana karakteristik umumnya negara sedang berkembang bersifat dualistik. Lapangan kerja sektor modern (formal) dengan jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit dan sektor tradisional (informal) dengan jumlah tenaga kerja yang besar, berjalan secara bersamaan dalam perekonomian. Sektor modern memiliki upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik dibandingkan sektor tradisional. Selain itu, pekerja sektor modern memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan akses terhadap pelatihan sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, pekerja di sektor tradisional melakukan kegiatan yang rendah tingkat produktivitasnya dengan upah rendah. Kesenjangan produktivitas-upah antara sektor modern dan sektor tradisional juga mencerminkan perbedaan tingkat pendidikan. Pekerja sektor modern berpendidikan lebih tinggi dibandingkan pekerja sektor tradisional.


Oleh karenanya, persoalan ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya terkait dengan upaya perluasan kesempatan kerja, tetapi juga mencakup upaya memfasilitasi perpindahan ’surplus tenaga kerja’ keluar dari sektor informal ke sektor modern yang lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi. Perpindahan surplus tenaga kerja dari sektor informal ini selain bertujuan meningkatkan hak-hak tenaga kerja juga menjadi tujuan utama dari siklus pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara selaras, maka dalam konteks kebijakan tenaga kerja di Indonesia, perlu dijalin keseimbangan yang tepat antara perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
Beberapa perundang-undangan telah digulirkan oleh pemerintah untuk memperbaiki masalah Ketenagakerjaan di indonesia diantaranya sbb :


1.    UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja No:Per.07/Men/Iv/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.
3.    Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu dasar untuk membuat regulasi kebijakan dibidang ketenagakerjaan di Provinsi Banten, dengan diberlakukannya perdagangan bebas Negara ASEAN (MEA) bukan hanya kompetisi sektor barang, jasa dan investasi namun lebih pada sektor ketenagakerjaan sebagai prioritas pembangunan daerah di Provinsi.


Banten selama lima tahun terakhir selalu menjadi tujuan utama investasi di Indonesia, artinya peluang kerja sebagai dampak masuknya investasi akan terbuka lebar.  Ancamannya adalah pada profil ketenaga kerjaan Banten. sehingga ditakutkan tingginya investasi tidak berdampak positif pada pengurangan angka pengangguran di Banten.  Oleh karena itu, kami harapkan pada seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan bergandengan tangan dalam menghadapi MEA melalui langkah-langkah sebagai berikut :
1.    Melakukan penataan regulasi ketenagakerjaan
2.    Pengembangan dan implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional

       Indonesia (KKN) di Banten
3.    Penguatan lembaga diklat ketenagakerjaan; dan
4.    Penguatan lembaga sertifikasi


 Di Provinsi Banten saat ini ada 13.000 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, dengan jumlah angkatan kerja Provinsi Banten tahun 2015 sebanyak 5.697.000 orang, sementara penduduk yang bekerja sebanyak 4.830.000 orang  (8,4%) orang dengan tenaga kerja asing sampai Oktober mencapai 39.595 orang (0,69 %) dan angka pengangguran di Provinsi Banten tahun 2015 sebanyak 489.000 orang (8,58 %).    Dinas Tenaga Kerja mencatat jumlah tenaga kerja asing terbanyak berasal dari Tiongkok sebanyak 11.071 orang (27, 96%), lalu Korsel 4.892 orang (12,36%), Jepang 4.829 orang (12,20%), dan sisanya dari negara lain.


Dengan banyaknya jumlah angkatan kerja di Provinsi Banten masih banyak masalah yang timbul di bidang ketenagakerjaan di Provinsi untuk itu perlu adanya koordinasi antar Instansi Dinas lintas sektoral dalam satu wadah, kondisi ini dibutuhkan regulasi kebijakan dibidang ketenagakerjaan dengan memperhatikan tingkat angkatan kerja dan pengangguran Provinsi Banten. Berdasarkan data tersebut diatas, dibutuhkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan yang dapat mengatasi masalah yang ada di Provinsi Banten dibidang ketenagakerjaan.  
Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten sebagai fungsi stafing yang berperan sebagai regulator dalam menyusun kebijakan, mengadakan rakor ini dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dari pihak terkait yang akan dijadikan bahan kebijakan di bidang ketenagakerjaan di Provinsi Banten

 


Tentang Kami


Statistik Kunjungan