KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016



Masalah pengangguran merupakan masalah besar tidak hanya di negara berkembang tetapi juga negara-negara maju, namun demikian tingkat pengangguran di negara-negara berkembang pada umumnya lebih tinggi. Pengangguran mempunyai dampak negatif tidak hanya pada masalah ekonomi, tetapi juga menjadi pemicu kerawanan sosial, oleh sebab itu masalah pengangguran harus ditangani secara khusus baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Beberapa perundang-undangan telah digulirkan oleh pemerintah untuk memperbaiki masalah ketenagakerjaan di Indonesia diantaranya sbb :


1.    UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2.    peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja.

Masalah pengangguran sudah menjadi masalah yang cukup pelik di Provinsi Banten, cara mengatasi pengangguran memang tidaklah mudah, butuh kerjasama antara pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.
Pengangguran berpotensi menimbulkan dampak yang negatif dengan munculnya  beragam  tindakan  kriminal dan mendorong bertambahnya angka kemiskinan    .

Salah satu sebab dari pengangguran yaitu jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja dan kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. serta meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah dan pendidikan tinggi disertai lemahnya kompetensi memasuki pasar kerja, membawa akibat atas angka pengangguran yang perlu diantisipasi.


Pesatnya kemajuan teknologi, semakin mempersulit adanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan berusaha. sedangkan banten, cukup kaya dengan potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam perkembangan industri kreatif yang bernilai ekonomi.

Jumlah angkatan kerja Provinsi Banten sampai Agustus tahun 2015 sebanyak 5.340.000 orang, dengan penduduk yang bekerja sebanyak 4.830.000 orang (90,5%) dan pengangguran sebanyak 510.000 orang (9,5%). pada periode yang sama juga tercatat peningkatan jumlah pengangguran terbuka sebesar 25 ribu orang, menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik dari 9,07 % menjadi 9,55%.
Lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak terdapat di sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang masing-masing menyerap 1,20 juta dan 1,19 juta orang atau sekitar seperempat penduduk yang bekerja (24,84 persen dan 24,66 persen)


 Pada Agustus 2015, penduduk bekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih mendominasi yaitu sebanyak 1,78 juta orang (36,79%), tingkat pengangguran terbuka pekerja berpendidikan SMA menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 13,48 persen.    
Berdasarkan data tersebut diatas, untuk menanggulangi pengangguran di Provinsi Banten perlu adanya koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait lainnya untuk memberi masukan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan penanggulangan pengangguran di Provinsi Banten

Biro Ekonomi Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten sebagai fungsi stafing yang berperan sebagai regulator dalam menyusun kebijakan, mengadakan rakor ini dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dari pihak terkait yang akan dijadikan bahan kebijakan penanggulangan pengangguran di Provinsi Banten

 


Tentang Kami


Statistik Kunjungan