BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN PETUGAS ADMIN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) SKPD PROVINSI BANTEN


Perlu kita ketahui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan rangkaian dari pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah, sedangkan pelaksanaan anggaran merupakan wujud dari sebuah perencanaan, Pemerintah  telah mengeluarkan berbagai  aturan  untuk melaksanakan  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang harus  dikuti  sebagaimana diatur dalam PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta  petunjuk teknis, sebagai penyempurnaan tehadap aturan-aturan sebelumnya. Dengan  telah ditetapkannya regulasi melalui PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa ini, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  secara Transparansi,  Akuntabilitasi dan Profesionalisme, sehingga proses itu sendiri dilaksanakan lebih baik sekaligus diharapkan penggunaan keuangan negara berjalan lebih efisien, efektif dan tepat guna.

Regulasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah NOMOR 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terahir dengan peraturan Presiden NOMOR 4 TAHUN 2015 hal ini perlu terus dikaji dan dipelajari secara mendalam, agar dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, tahapan demi tahapan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian bagi negara maupun daerah dan terhindar dari rencana pembangunan tidak sesuai dengan sasaran.

 

Perlu kita ketahui rencana umum pengadaan adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (K/L/D/I) lainnya sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing). Rup disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) masing-masing K/L/D/I. Setelah ditetapkan, pengguna anggaran berkewajiban untuk mengumumkan secara luas rup di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta portal pengadaan nasional melalui LPSE.

 

Kewajiban mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) oleh Pengguna Anggaran mutlak dilaksanakan karena beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan telah menyatakan dengan tegas beserta sangsinya. Namun faktanya masih cukup signifikan jumlah Pengguna Anggaran pada K/L/D/I yang tidak mematuhi. Tindakan dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP), lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) walaupun hanya sekedar mengingatkan kepada pa/kpa juga tidak kunjung muncul dalam pemberitaan di media, biasanya masalah dibawa pada forum-forum diskusi di dalam kelas pengadaan barang/jasa atau bimbingan teknis di satuan kerja.

Kewajiban mengumumkan rup juga menjadi ranahnya uu 14/2008 tentang keterbukaan dan informasi publik, kewajiban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran  mengumumkan rup dikandung maksud agar para penyedia barang/jasa mempunyai waktu bersiap diri sekaligus bukti bahwa K/L/D/I tersebut telah melakukan prinsip-prinsip dasar pengadaaan barang/jasa yakni terbuka dan transparan.

Atas dasar fenomena tersebut diatas bagaimana pengumuman rup oleh Pengguna Anggaran menjadi lebih optimal, sehingga sudah tidak ada lagi seorang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak mengumumkan rencana umum pengadaan.

Untuk itu pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi banten yang dilaksanakan melalui pelelangan  maupun swakelola harus didahului dengan menyusun rencana umum pengadaan (RUP) dan rencana umum pengadaan (RUP) wajib diumumkan melalui website Provinsi Banten, papan pengumuman resmi dan sistem informasi rencana umum pengadaan yang dikelola oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik indonesia (LKPP-RI) sesuai dengan amanat instruksi Presiden NOMOR 1 TAHUN 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013 yang pada salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pelelangan secara elektronik (e-procurement) untuk 100% pengadaan di lingkup pemerintah daerah. Hal ini tertuang pada butir 147  dan butir penting lainnya adalah kewajiban untuk menayangkan rencana umum pengadaan (RUP) sebanyak 100% dari total nilai pengadaan.

 

 

Agar penerapan aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan  (SIRUP) bisa secara maksimal harus diiringi dengan kemampuan sdm yang profesional, tanpa sdm yang profesional dan pemahaman yang memadai tentang perencanaan pengadaan barang/jasa maka tidak akan dapat menciptakan suatu informasi  rencana umum pengadaan yang sesuai dengan aturan.

Untuk mewujudkan sdm pengelola pengadaan barang/jasa yang profesional harus didorong untuk memperdalam pengetahuan dengan mengikuti bimbingan teknis petugas admin penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) barang/jasa  Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016. Termasuk kegiatan hari ini yang kita lakukan sebagai bagian penting penyiapan sdm pengelola sistem informasi rencana umum pengadaan  (SIRUP) tahun anggaran 2016 yang profesional dan memadai

 

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis teknologi website ini belum memiliki pengetahuan yang merata tentang aplikasi sirup di semua skpd di provinsi banten dan selalu setiap tahunnya ada pergantian petugas admin RUP sehingga setiap pelaksanaan evaluasi RUP di semua SKPD sering terjadi selisih dalam penganggaran.

Oleh karena itu pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten tidak henti  - hentinya melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis petugas admin penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) barang/jasa SKPD di Provinsi Banten.

 

Ada beberapa informasi yang penting dalam penyusunan rencana umum pengadaan ini, pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten selalu menghimbau dan melayangkan beberapa kali surat teguran kepada skpd yang belum menyelesaikan RUP seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga di harapkan ditahun Anggaran 2016 APBD Tahun Anggaran 2016 tidak lagi terdapat selisih dari pagu anggaran belanja langsung, dan di harapkan  rencana umum pengadaan anggaran  tahun 2016 bisa sepenuhnya terselesaikan.

 


Tentang Kami


Statistik Kunjungan