Rapat Koordinasi Pengendalian Administrasi Pendapatan

Rapat Koordinasi Pengendalian Administrasi Pendapatan

 

 

Rapat Koordinasi Pengendalian Administrasi Pendapatan tentang Evaluasi dan tindaklanjut dalam upaya pencapaian PAD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019  pada hari Rabu, 30 Oktober 2019 yang bertempat di Aula Biro Administrasi Pembangunan Daerah, gedung terpadu lt 5 KP3B, bersama ini dapat kami sampaikan hasil rapat tersebut sebagai berikut :

A. Narasumber yang memberikan materi terdiri dari 4 (empat) orang yaitu

1.    H. Falah Fardina ST, MM (Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Biro Adpem)

2.    Dr.Tb Regiasa Fajar, SE, MTP. (Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian

3.    Dan Evaluasi Pendapatan Daerah)

4.    Hj.Pupu Puspitasari, SE. (Kepala Su Bidang Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah).

B. Beberapa hal yang disampaikan oleh OPD Penghasil yaitu :

            1. Badan Pendapatan Daerah (Bependa).

1)        Realisasi pendapatan daerah hingga 28 Oktober 2019 sebesar 78,33 % Rencana melakukan Rapat Koordinasi untuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

2)        Telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan e-SAMSAT dengan kerjasama mitra Bank BJB melalui SAMSAT BANTEN HEBAT (SAMBAT) dan pengoperasian pembayaran PKB Tahunan melalui kanal-kanal pembayaran berupa PPBO, Toko Retail (Indomaret, Alfamart), Tokopedia, OVO dan kerjasama Perbankan dengan mesin ATM (Bank BJB, BNI 46, BRI dan Mandiri) guna pelaksanaan pembayaran PKB Tahunan, SWDKLLJ dan Pengesahan STNK diwilayah Hukum Polda Banten dan langkah tindak lanjut PKS untuk wilayah Hukum Polda Metro Jaya

3)        Telah melalukan kegiatan Banten Automotive Exhibition (BAE) pada tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 27 Oktober 2019 di Mall of Serang (MoS) Kota Serang, hal ini melibatkan para Dealer Kendaraan Bermotor baik kendaraan bermotor jenis roda 2 atau sepeda motor maupun kendaran bermotor jenis roda 4 di wilayah Provinsi Banten.

 

2.  Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1)      Saat ini sedang meniti pelayanan seperti Rumah Kemasan dan melaksanakan ketuk pintu terhadap pengusaha pengusaha di Prov. Banten, sehingga capaian pendapatan masih rendah.

2)      bekerjasama dengan dinas seperti ULP Banten dan dinas dinas teknis terkait pengujian bahan baku dan bahan bangunan yang dipakai pengusaha di Prov. Banten.

3)      Belum adanya regulasi (Domlak) terkait uji bahan bangunan.

3.  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1)      Potensi yang besar ada pada DLHK Prov Banten dengan 76 parameter jika :

a)      Pemerintah mau membuat kebijakan melalui Gubernur Banten untuk pengujian menggunakan Laboratorium Pemerintah.

b)      Mekanisme pembayaran belum diatur sehingga keinginan konsumen untuk melaksanakan sistem pembayaran secara kontraktual dengan pembayaran yang datar selama setahun, sedangkan sistem pembayaran masih secara langsung,

c)      Kemudahan dan kebijakan terhadap penelitian anggaran terkait bahan dan harga satuan barang, kebutuhan serta penggunaan bahan yang tergolong bahan bahan penguji pada laboratorium.

 

C. Kesimpulan yang diambil dari Rapat Koordinasi adalah sebagai  berikut:

Rendahnya capaian pendapatan daerah terutama retribusi diantaranya :

1)        Kurangnya sarana prasarana dan fasilitas dalam memaksimalkan pelayanan seperti kurangnya gedung, peralatan, dan informasi publik

2)        Belum ada kebijakan pemerintah daerah terhadap penggunaan laboratorium pemerintah.

3)        belum adanya regulasi (Domlak) terhadap laboratorium dan bahan uji dan benda uji laboratorium.


D. Saran dan Tindaklanjut :

1)        OPD Penghasil agar membuat usulan perencanaan terhadap rencana pembangunan gedung, pengadaan peralatan dan berbagai hal sebagai penunjang peningkatan pendapatan daerah.

2)        Usulan dan perencanaan yang disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah akan ditindaklanjuti dalam rapat terbatas dan rapat TAPD.

3)        OPD Penghasil diharapkan mempunyai inovasi dan nilai jual dengan memanfaatkan videotron, brosur, dan fasilitas publik sebagai sarana informasi guna peningkatan pendapatan daerah Provinsi Banten.

4)        OPD Penghasil diharapkan dapat menyeimbangkan antara belanja dengan pendapatannya sehingga belanja tidak seimbang dengan pendapatan

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again