Rapat Pimpinan OPD dilingkungan Prov Banten bulan September 2019

  • Rapat Pimpinan OPD dilingkungan Prov Banten bulan September 2019
  • ARTP6759 (FILEminimizer)
  • ARTP6749 (FILEminimizer)
  • ARTP6732 (FILEminimizer)
  • ARTP6733 (FILEminimizer)
  • ARTP6744 (FILEminimizer)
  • ARTP6747 (FILEminimizer)

RISALAH RAPAT

 

Acara Rapat                    : Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ProgresRealisasi s.d 31 Agustus 2019

Hari, Tgl, Pukul               : Senin, 9 September 2019, 11.00 WIB s.d. selesai.

Pimpinan Rapat             : Gubernur Banten

Tempat                           : Ruang Rapat Bappeda Provinsi Banten

Peserta                           : Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Seluruh Staf Ahli Gubernur, Asda, Ess. II dan Ess. III Pemprov. Banten.

 

Adapun risalah rapat yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

 

I.      ARAHAN BAPAK GUBERNUR

1.     Bagi Pejabat yang tidak menghadiri rapat pimpinan hari ini tanpa keterangan agar pa Sekda mengenakan sanksi dengan pemotongan Tunjangan Kinerjanya;

2.     Dinas Kominfo seharusnya optimalkan menginformasikan hasil pembangunan yang dilaksanakan Provinsi Banten selama ini, tetapi kenyataannya tidak ada;

3.     Pa Wagub dan Pa Sekda agar mengecek rehabilitasi Pendopo Gubernur Lama;

4.     Bapenda periksa perizinan pengguna bahu jalan, kasih tanda pakai stiker yang sudah ada izin dan yang belum ada izin;

5.     Sebelum Rapim harusnya ada rapat Pra Rapim ditingkat Dinas/Badan/Biro agar data sudah siap pada saat rapim;

6.     Kominfo harus bisa membina Tim Ahli IT yang ada di Dinas nya;

7.     Pastikan untuk proyek tahun 2019 mana yang bisa dilaksanakan dan yang tidak bisa;

8.     Ulang tahun Banten agar menampilkan festival Kopi, festival batu akik dan festival burung;

9.     Ulang tahun Banten agar menampilkan target dan realisasi pembangunan daerah, seperti: RTLH dan listrik perdesaan;

10. Distamben agar melakukan ekspose terkait adanya potensi emas di gunung kencana;

11. Bapenda agar menghitung bagi hasil dan dana perimbangan pusat dari hasil pertambangan;

12. BPBD agar segera menyelesaikan verifikasi data untuk pencairan dana bantuan gempa;

13. BPBD, Perkim, Biro Hukum, Dinsos dan BPKAD agar menyelesaikan persoalan pembangunan huntap dan penanganan pasca gempa.

II.    LAPORAN KEPALA OPD

1.     Kepala Bapenda,  menyampaikan :

a.     Realisasi pendapatan daerah sampai dengan September 2019

(nominal terlampir)

b.     Server yang baru sudah dipasang dan sudah digunakan disimpan dikantor pusat Bapenda, sedangkan untuk server backup disimpan di UPT Serpong

c.     Realisasi PKB paling tinggi berasal dari UPT Cikande sebesar 78% sedangkan paling rendah berasal dari UPT Cilegon sebesar 62%

d.     UPT Cilegon realisasi PKB rendah karena target wilayah potensi PKB diambil oleh UPT Cikande tetapi perhitungan target nya tidak dikurangi lagi

e.     Realisasi PKB UPT tahun 2019 rata-rata sebesar 68%  

f.      OPD penyumbang retribusi paling kecil adalah PUPR yang bersumber dari perizinan bahu jalan

g.     OPD penyumbang retribusi paling besar secara presentasi adalah Dinas Penghubung tetapi karena target nominal nya juga rendah.

2.     Kepala PUPR, menyampaikan :

a.     Realisasi Retribusi rendah karena pengeluaran perizinan untuk penggunaan bahu jalan sedikit.

3.     Kepala DPPSDM, menyampaikan:

a.     Retribusi bersumber dari pelaksanaan Diklat pegawai, target pajak retribusi masih tercapai.

4.     Kepala DKP, menyampaikan :

a.     Retribusi sebagian berasal dari pabrik ES.

5.     Kepala Kominfo, menyampaikan :

a.     Realisasi fisik 67% dan realisasi keuangan 40%

b.     Kegiatan publikasi efektif berjalan mulai bulan Mei 2019, saat ini sedang ada paket publikasi yang dilelangkan

c.     Kementerian Kominfo sedang mendata sistem elektronik untuk pengaduan masyarakat

d.     Data sektoral sedang dilakukan 

e.     Terkait sistem SPSE untuk e-kontrak, saat ini OPD sudah menerapkan e-kontrak

f.      Website OPD tidak update informasi yaitu BPKAD, Inspektorat, Bapeda dan Satpol PP.

6.    Kepala Satpol PP, menyampaikan :

a.     Saluran jaringan internet lambat sehingga waktu akan update informasi pada website menjadi terhambat.

7.    Kepala Dinas Pertanian, menyampaikan :

a.     Realisasi fisik sebesar 62% dan realisasi keuangan sebesar 67%

b.     Proyek fisik paling besar pada Lab Pakan sebesar 4 Miliar, realisasi fisik hampir 100% tinggal menunggu pembayaran karena dana berasal dari DAK yang mengharuskan 2 tahap pencairan

c.     Paket yang sedang ke ULP yaitu pembangunan pagar pembatasSitandu untuk keamanan dari babai hutan dan manusia

d.     Distan sudah menyiapkan lahan untuk cabai seluas 100 hektar dengan biaya sekitar 60 miliar dengan estimasi produksi sebesar 700 ton.

8.    Kepala Dinas Ketapang, menyampaikan :

a.     Realisasi fisik sebesar 68% dari realisasi keuangan sebesar 62%;

b.     Ada program yang akan dilaksanakan akhir tahun 2019, yaitu program nasional yang akan dilaksanakan di Kendari yaitu Lomba

Pangan Nasional;

c.     Cadangan pangan Provinsi masih 200 Ton dirancang untuk pasca bencana, stabilitas harga pangan dan kerawanan pangan;

d.     Program unggulan lain adalah RUPM yaitu pembinaan masyarakat yang dipandang rawan pangan dan masyarakat mendapat bantuan Kementerian Pangan

e.     Masih terus dilakukan distribusi pangan.

9.    Kepala Disperindag

a.     Stok beras medium masih banyak di bulog

b.     Beras boleh dioplos antara beras lokal dan beras impor

c.     Harga cabai cukup mahal

d.     Petani tidak khusus memproduksi cabai.

10. Kepala DLHK, menyampaikan :

a.     Lahan untuk ketahanan pangan untuk tanaman keras ada di cibaliung, cigeulis, cimarangray, gunung karang

b.     Di Cimarangray luas lahan sekitar 2800 hektar cocok untuk tanaman jengkol dan kopi.

11. Kepala Distamben, menyampaikan :

a.     Deviasi fisik sebesar 16% dan deviasi keuangan sebesar 30%, hal ini terjadi karena pada kegiatan lisdes ada lelang ulang. Bulan Oktober dan November pandeglang akan diselesaikan dan desember untuk kabupaten Tangerang

b.     Program lisdes merupakan unggulan distamben karena langsung berhubungan dengan masyarakat, 

c.     Ada beberapa lokasi yang tidak bisa dijangkau karena jaringan dari

PLN belum tersedia

d.     Pendanaan untuk listrik pedesaan diserahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah

e.     Ada 55000 rumah yang tidak memiliki saluran listrik sendiri  

f.      Dibutuhkan anggaran sebesar Rp67 miliar untuk memenuhi instalasi sebanyak 55000 rumah

g.     Maksimal tahun 2021 program lisdes ditargetkan bisa selesai

h.    Terkait adanya potensi emas di gunung kencana masih dalam proses eksplorasi

i.      Kualitas emas bayah ada unsur emas 24 karat dan unsur mineral lainnya.

12. Kepala Satpol PP, menyampaikan :

a.     Realisasi fisik sebesar 64,94% dan realisasi keuangan 63,02%.

13. Kepala DP3AKKB, 

a.     Realisasi fisik sebesar 75,83% dan realisasi keuangan sebesar 63%

b.     Permasalahan terkait pemanfaatan data dukcapil dan sudah dikoordinasikan dengan pa Sekda dimana data yang berbasis IKA, dana akan disalurkan kepada OPD terkait

14. Kepala Dinsos,

a.     Realisasi fisik sebesar 67% dan realisasi keuangan sebesar 61%

b.     Data kemiskinan masih mengacu dari DTT Kementerian Sosial

c.     Terkait bansos tidak terencana yang akan dicairkan, data SK Bupati Pandeglang diusulkan 800 peserta yang terkena gempa kemudian yang terverifikasi ada 746 KK. 

15. Kepala BPKAD, menyampaikan :

a. Data Korban gempa belum diajukan oleh BPBD

16. Kepala Biro Hukum, menyampaikan :

a. Terkait penentuan zona merah sudah dilakukan rapat bersama tim, aturan terkait zona merah seharusnya diatur oleh peraturan daerah

17. Kepala Dinas Perkim, menyampaikan :

a. Penetapan lahan untuk hunian tetap ada di zona hijau tetapi belum dikoordinasikan dengan BNPB

 

III. LAPORAN PROGRES PER 31 AGUSTUS 2019

1. Capaian Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah,  Penerimaan daerah sampai dengan tanggal 31-AGUSTUS-2019 tercapai sebesar 71,27% dari pagu pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar surplus sebesar 13,51% apabila dibandingkan dengan akumulasi anggaran kas sampai dengan bulan Agustus  terdiri dari:

a.     Pendapatan Asli Daerah, sebesar  

61,38% ;

b.     Dana Perimbangan, sebesar 70,62%

c.     Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebesar 84,86%

d.     Penerimaan Pembiayaan Daerah dari SiLPA Tahun Sebelumnya, sebesar 236,03%

Apabila dibandingkan dengan anggaran kas sampai dengan bulan Agustus, terdapat objek penerimaan daerah yang tidak tercapai target, yaitu:

a.     Hasil Retribusi Daerah, minus 8,99% ;

b.     Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, minus 5,53%  

c.     Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(Rincian terurai dalam handout paparan)

 

Penerimaan daerah pada bulan Agustus sebesar Rp966.979.457.190 atau 7,86%, surplus 2,92% apabila dibandingkan dengan anggaran kas bulan agustus.

 

2.    Capaian Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah,

a.     Realisasi Pengeluaran daerah sampai dengan tanggal 31-AGUSTUS2019 sebesar 48,02% dari pagu belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar minus sebesar 10,85% apabila dibandingkan dengan akumulasi anggaran kas belanja sampai dengan bulan agustus.

Pengeluaran    daerah        pada bulan          Agustus      sebesar        9,43%,      surplus       2,58%         apabila dibandingkan dengan anggaran kas belanja bulan agustus.

b.     Capaian Fisik Kegiatan berdasarkan Laporan OPD kepada Biro Adpemda Setda Provinsi Banten, cut off data tgl 25-AGUSTUS-2019 sebesar 58,95% dari rencana fisik s.d bulan Agustus 2019 sebesar 70,24% sehingga terdapat deviasi minus 11,29%.

Capaian Fisik kegiatan pada bulan Agustus sebesar 7,35%.

Rata-rata penerimaan daerah per bulan sampai dengan bulan agustus sebesar 8,91%, sedangkan Rata-rata pengeluaran daerah per bulan sampai dengan bulan agustus sebesar 6%.

 

3.    Progres Pengadaan Barang dan Jasa,

a.     Paket pengadaan barang dan jasa yang telah tayang RUP pada Aplikasi SIRUP sampai dengan tanggal 27-AGUSTUS-2019 sebanyak 27.578 paket atau sebesar Rp8.597.208.279.089, terdiri dari:

1)     Paket lelang (Melalui ULP) sebanyak 521 paket atau sebesar Rp2.380.138.843.569;

2)     Paket Tidak Lelang (PL) sebanyak 8.766 paket atau sebesar Rp610.171.500.023;

3)     Paket          E-Katalog    sebanyak    984    paket           atau   sebesar Rp301.791.032.755;

4)     Total Paket Melalui Penyedia sebanyak 10.271 paket atau sebesar Rp3.292.101.376.347;

5)     Total Paket Melalui Swakelola sebanyak 7.036 paket atau sebesar Rp2.013.005.526.395.

b.     Usulan Tender Pengadaan Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten TA. 2019 sampai dengan tanggal 27-AGUSTUS-2019 pada 31 SKPD, meliputi:

1)     PAKET LELANG SELESAI sebanyak 290 paket atau sebesar Rp1.197.394.997.995;

2)     PAKET LELANG DALAM PROSES & BELUM LELANG sebanyak

231 paket atau sebesar Rp1.181.783.550.574

 

4.    Hasil Monitoring Pekerjaan Fisik di Lapangan

Sampel hasil monitoring dan evaluasi lapangan pada paparan dan slide.

 

5.    Perizinan dan Non Perizinan

Realisasi Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten sebanyak 1.798. (rincian terlampir pada paparan)

 

 

                                                           

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again