Rapat Pimpinan OPD dilingkungan Prov Banten bulan Mei 2019

  • Rapat Pimpinan OPD dilingkungan Prov Banten bulan Mei 2019
  • ARTP2863 (FILEminimizer)
  • ARTP2852 (FILEminimizer)
  • ARTP2756 (FILEminimizer)
  • ARTP2772 (FILEminimizer)
  • ARTP2787 (FILEminimizer)
  • ARTP2791 (FILEminimizer)
  • ARTP2820 (FILEminimizer)
  • ARTP2844 (FILEminimizer)

  

RISALAH RAPAT

 

Acara Rapat

: Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

 

 Progres Realisasi s.d 30 April 2019

Hari, Tgl, Pukul

: Senin, 06 Mei 2019, 09.00 WIB s.d. selesai.

Pimpinan Rapat

: Gubernur Banten

Tempat

: Ruang Rapat Bappeda Provinsi Banten

Peserta

: Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Seluruh Staf Ahli 

 

   Gubernur, Asda, Ess. II dan Ess. III Pemprov. Banten.

 

Adapun risalah rapat yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

 

I. LAPORAN PROGRES PER 30 APRIL 2019

 

1. Capaian Pendapatan Daerah, 

Cut off data sampai dengan tanggal 30-APRIL-2019 tercapai sebesar 34,15% dari Anggaran Pendapatan Daerah terdiri dari:

a.     Capaian PAD, sebesar 29,30%

b.     Capaian Dana Perimbangan, sebesar 42,09%

c.     Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebesar 34,46%

 

2. Capaian Belanja Daerah,

a.     Realisasi Pengeluaran Uang berdasarkan SP2D SPJ/Belanja, cut off data tgl 30APRIL-2019 sebesar 15,20%

b.     Capaian Fisik Kegiatan berdasarkan Laporan OPD kepada Biro Adpemda, cut off data tgl 25-APRIL-2019 sebesar 26,66% dari rencana fisik bulan April 31,11% sehingga terdapat deviasi minus 4,46%.

 

3. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa, a. Progres Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Progres Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Keseluruhan paket pengadaan barang dan jasa dalam APBD TA. 2019 yang telah tayang RUP dalam Aplikasi SIRUP cut off data tgl 30-APRIL-2019 sebanyak 16.642 paket atau sebesar Rp5.231.993.278.024, terdiri dari:

 

 

1) melalui penyedia sebanyak 9.415 paket atau sebesar Rp3.257.457.990.407; 2) melalui swakelola sebanyak 7.227 paket atau sebesar Rp1.974.535.287.617. Seluruh Perangkat Daerah Pemprov. Banten telah menayangkan paket pengadaan barang dan jasa pada RUP dan telah balance, namun masih terdapat selisih pada SKPD Dindikbud dan Perkim sedang dalam proses rekonsiliasi.

 

b. Progres Usulan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ULP

Usulan Tender Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten TA. 2019 cut off data tgl 30-APRIL2019, telah masuk sejumlah 277 paket atau Rp1.208.232.806.368, terdiri dari:

1)     Konstruksi sebanyak 70 paket atau sebesar Rp852.352.007.104;

2)     Jasa Konsultansi sebanyak 123 paket atau sebesar Rp167.409.425.450;

3)     Pengadaan   Barang        sebanyak     paket 34      paket atau   sebesar

Rp133.070.059.660;

4)     Jasa lainnya sebanyak 50 paket atau sebesar Rp55.401.314.154.

Dari total paket yang masuk ULP tersebut diatas, telah diselesaikan sebanyak 105 paket tender atau sebesar Rp489.638.713.926, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp108.953.287.792.

 

4. Hasil Monitoring Pekerjaan Fisik di Lapangan,

§   Monitoring persiapan pekerjaan lapangan di Pemkab/Pemkot yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten telah dilaksanakan dari tgl 20 s.d 30April-2019, Poin-poin laporannya terdapat dalam paparan.

§   Monitoring pelaksanaan pekerjaan atas Paket-Paket Tender Pemprov Banten belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu penyelesaian dokumen pelaksanaan pekerjaan, khususnya pekerjaan konstruksi masih berlangsung diselesaikan.

 

II. ARAHAN BAPAK GUBERNUR

1.     Bagaimana apabila jam kerja selama bulan puasa ini masuk pukul 06.00 s.d

12.30 WIB? 

Hal ini agar efektif dalam bekerja dan meningkatkan ibadah, maka sehabis sahur dan sholat subuh dilanjutkan dengan aktivitas tadarus dan bekerja di kantor, khusus aktivitas pelayanan kantor kepada masyarakat sesuai ketentuan jam kerja pegawai pada bulan puasa mengacu Surat Edaran Kemenpan RB.

Tanggapan Kepala BKD:

Aturan jam kerja pegawai mengatur jumlah jam kerja dalam sehari, begitu juga Surat Edaran Kemenpan RB mengatur jumlah jam kerja selama bulan Ramadhan sesuai dengan ketentuan.

2.     Agar pembangunan dan penataan Kawasan Banten Lama terus dipantau dari sisi sarana-prasarana, kebersihan dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masayarakat dalam pemeliharaan Kawasan tersebut.

 

3.     Konsep perencanaan pembangunan seharusnya dilakukan secara holistik, sudah terencana mulai tahapan awal sampai dengan akhir, jangan sampai ada komponen yang tertinggal menjadi faktor penghambat. Contoh pembangunan Gedung, mestinya sudah ada meliputi Feasibility Study (FS), Penetapan Lokasi, Proses Pengadaan Lahan, Master Plan, Detail Engeenering Design (DED), Perizinan (IMB, AMDAL, Dll) dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembangunan, dan dokumen-2 lainnya.

4.     Sarana dan prasarana yang dibangun oleh Pemprov Banten agar diberikan label atau informasi bahwa aset tersebut dibangun oleh Pemprov Banten.

5.     TAPD membuat system perencanaan penganggaran dan pengawasan agar pengelolaan anggaran dapat tepat sasaran.

6.     Badan sebagai penyusun kebijakan, Dinas melaksanakan kebijakan dengan pendekatan teknis, Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan dan Biro Adpem melakukan pencatatan secara administrasi proses perencanaan dan hasil evaluasi pembangunan.

7.     Biro Adpem seharusnya dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi factor-faktor yang menghambat pekerjaan pembangunan rumah sakit cilograng.

8.     Terkait pemeliharaan kebersihan dan keamanan Banten Lama, agar direkrut orang setempat sebagai pekerjanya dan dilakukan kerjasama dengan kenadziran Banten Lama.

 

III. LAPORAN KEPALA OPD 

1.     Kepala Bapenda, menyampaikan:

Terkait pengaturan jam kerja pegawai untuk pelayanan UPT Samsat, diusulkan masuk jam 08.00 dan pulang jam 15.00; Tanggapan Gubernur:

Perangkat daerah/UPTD/Balai/SAMSAT yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mengacu Surat Edaran Kemenpan RB.

2.     Kepala Biro Kesra, menyampaikan:

a.     Progres penyaluran hibah uang tahun anggaran 2019;

b.     Rencana jadwal Bapak Gubernur untuk pertemuan dengan Lembaga-lembaga penerima hibah bidang keagamaan;

c.     Rencana jadwal dan lokasi Safari Ramadhan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur selama bulan Ramadhan.

Tanggapan Gubernur:

Biro Kesra agar merencanakan dan menjadwalkan ulang kegiatan safari Ramadhan.

3.     Kepala Biro Adpem, menyampaikan:

a.     Progres capaian pendapatan, realisasi fisik dan belanja keuangan;

b.     Progress pengadaan barang/jasa;

c.     Rencana pembangunan rumah sakit cilograng;

d.     Progress pembangunan pasar induk.

 

4.     Kepala BPKAD, menyampaikan:

a.     Saat ini sedang proses untuk pencairan dana BOS tahap ke 2, pembayaran gaji dan rafel telah dilaksanakan;

b.     Dana sumbangan terkait kegiatan safari Ramadhan sudah disiapkan.

 

                                                        

        

        

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again