Rapat Koordinasi Pengembangan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten T.a 2018


Kasubag Perencanaan, Penelitian Pengembangan Administrasi Pembangunan:

  1. Rapat ini membahas implementasi penggunaan aplikasi E-Hibah Bansos Online, memperkenalkan tata cara operator disetiap OPD untuk menginput data Calon penerima E Hibah Bansos;
  2. Hasil Rekapitulasi Inventarisir Biro AdPem terkait Hibah Bansos;
  3. Anggaran Pondok PesantreN disesuaikan dengan program Bapak Gubernur untuk Pondok Pesantren yang berdampak pada RKPD KUA PPAS meningkat tajam dan disesuaikan menjadi 25 jt/Pondok Pesantren;
  4. Total usulan hibah hasil rekomendasi OPD untuk TA. 2019 2,1 Triliun;
  5. Rekomendasi Hibah Bansos yang melewati batas Bulan Mei di inventarisir terpisah dengan yang sesuai dengan aturan yaitu akhir bulan mei, dikarenakan belum ada tindak lanjut respon terhadap yang melebihi batas waktu tersebut;
  6. Didalam aplikasi E Hibah Bansos belum menginventarisir seluruh rekomendasi yang ada didalam kertas kerja tim, harapannya nantinya agar dapat disesuaikan dari masing-masing OPD untuk menginput;
  7. Menyampaikan berkas-berkas yang diupload dalam aplikasi E Hibah Bansos dalam tahap perencanaan. (calon penerima Hibah Bansos);
  8. Terdapat kewajiban penerima Hibah Bansos untuk mengupload berkas/ dokumen yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
  9. Menyampaikan alur kerja dari aplikasi E Hibah Bansos, dari operator SKPD, ke Operator Inspektorat, ke Operator TAPD (Pertimbangan TAPD) dan dimuat dalam KUA/PPAS. Kemudian nantinya diintegrasikan kepada SIMRAL;
  10. Prinsip hibah barang maupun uang dengan tetap mengajukan proposal dari calon penerima E Hibah Bansos;
  11. Rancangan Peraturan Gubernur ini masih dalam tahap pemeriksaan dan pengembangan;
  12. Batasan waktu untuk penyampaian permohonan usulan hibah adalah pada akhir bulan Mei setiap tahunnya;
  13. Amanat PERGUB untuk menugaskan SK kepada user OPD di Biro Adpem, ditandatangani oleh SEKDA;
  14. Peraturan Gubernur mengamanatkan terkait program-program yang melibatkan jumlah yang banyak, diamanatkan boleh membuat juknis tersendiri;
  15. Pemberlakuan PERGUB, ketentuan peralihan untuk tahun 2019 masih mengacu kepada PERGUB yang lama artinya boleh upload boleh tidak. Karena kewajiban mengupload belum disahkan melalui PERGUB yang sedang dirancang saat ini. Dan PERGUB ini berlaku wajib untuk mengupload pada tahun 2020 yang perencanaan tersebut dilakukan pada Tahun 2019;
  16. Diharapkan calon penerima Hibah Bansos memahami cara mengupload dari video tutorial yang diberikan, tetapi boleh didampingi oleh user dimasing-masing OPD dan sifatnya tidak wajib;
  17. Verifikasi hasil data yg diupload oleg calon penerima hibah bansos untuk turun kelapangan dapat dibuatkan SPPD dalam amanat PERGUB ini;
  18. Disetiap tahapan dalam aplikasi terdapat batasan waktu, yang dikeluarkan melalui surat edaran SEKDA. Untuk ranah OPD aplikasi akan mengunci sendiri jika telah melewati waktu yang telah ditentukan. Ranah Inspektorat, minggu pertama bulan juni aplikasi akan terkunci dan seterusnya.
  1. BAPPEDA

Aplikasi dibuat untuk memudahkan user dimasing-masing OPD bukan untuk sebaliknya. Dan meminimalisir kesalahan kesalahan secara manual.

  1. Kominfo

Menjelaskan tahapan penggunaan aplikasi E-Hibah Bansos, serta progres pengembangan aplikasi;

Permasalahan login password harus sama diitegrasikan, artinya antara OPD dengan KOMINFO saling mengetahui agar tidak terjadi kesalahan dalam hal pengawasan;

Arsip dapat dimasukan dalam server melalui scanner. Persyaratan dokumen dan foto-foto dibatasi dalam aplikasi. Hal itu dibuat sebagai pengamanan berkas dalam bentuk digital;

Menjelaskan tahapan E Hibah Bansos,  agar dicopy agar setiap OPD dapat mempelajarinya. Dari perencanan sampai dengan pelaporan;

Operator dapat di SK kan, agar ketika dalam ranah pertanggung jawaban dapat berjalan dengan baik sebagai user OPD;

Terdapat modul pelaporan untuk penerima hibah untuk dapat melaporkannya dengan format yang sudah ditentukan;

  1. INSPEKTORAT

Untuk Rancangan Peraturan Gubernur yang akan disahkan untuk dapat ditinjau kembali dalam hal penegasan ketentuan ketentuan yang berlaku agar kedepan tidak menemukan berbagai macam permasalahan yang tidak diinginkan, sebagai contoh terkait dengan Jumlah Ponpes tadi;

Biro Kesra atau Adpem, Terdapat beberapa Ponpes yang mengajukan tidak melalui FSPP, banyak terjadi tuntutan disini agar dilakukan sosialisasi;

Terkait operator sebaiknya dapat di SK kan, karena hal ini tidak melibatkan semua orang. Untuk dapat diberlakukan di tahun 2020 agar yang terjadi saat ini tidak dicampur adukkan. Lakukan sosialisasi nya, apabila PERGUB sudah selesai dan lain lain untuk

SIKAP belum berjalan untuk dapat dioptimalkan semua aplikasi program tersebut agar dapat diintegrasikan;

PERGUB yang akan disahkan harus disosialisasikan kepada seluruh OPD. Agar semua pahami dan tidak terjadi kesalahpahaman.

  1. BPKAD

Apakah sudah terintegrasi aplikasi ini apakah sudah by name by address? Tataran pelaksanaan dan pencairan sudah dapat menggunakan E-Hibah Bansos? apakah mereka harus tetap input atau tidak ? punya saran untuk tetap diinput nama lembaga dan calon penerima hibah di Tahun 2019. Memudahkan kami untuk tahapan pencairannya nanti;

OPD belum memahami tentang kertas kerja evaluasi dan belum memahami fungsi evaluasinya;

BPKAD selalu menerima dokumen pencairan tanpa mengetahui dokumen usulannya, sedangkan kenyataannya OPD pengusul tidak bisa meyakinkan BPKAD atas data hasil evaluasi tersebut;

Biro Kesra

Banyaknya pasal dalam PERGUB, skema survei lapangan belum ada? agar tidak terjadi pengalaman yang tidak diinginkan.

Biro Kesra selalu melakukan diskusi, apa yang cocok sistem kedepan kita terkunci pada pasal 4 yakni tidak diberikan secara terus menerus dengan pola hibah. Sudahkah punya legalitas? Ini menghambat, Biro Kesra mempunyai opsional dengan konsep realisasi program;

 


Tentang Kami


Statistik Kunjungan